Senin , 16 Desember 2019

*Bangun Reputasi Labura, Kominfo Gelar Temu Konsultasi Bakohumas*

Aek Kanopan, (Kabar Labura)

Bangun Reputasi Labura, Kominfo Gelar Sosialisasi temu konsultasi Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) di aula hotel Grands Labura, Rabu (04/09/2019).

Dengan maksud agar reputasi serta kerja nyata Pemerintah bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga diperlukan integrasi antar lembaga daerah.

Bupati Labuhanbatu Utara H.Kharuddin Syah SE dalam arahanya yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Umum Labuhanbatu Utara Drs. Abdul Haris Rangkuti M.Ap mengatakan kehumasan memiliki peran yang sangat penting sehingga sudah selayaknya SDM humas ditingkatkan kemampuannya

“Bahwa peran humas dalam menyampaikan informasi tidak boleh salah. Kehumasan memiliki peran sangat penting sebab apa yang disampaikan jika tidak sesuai dengan apa yang terjadi akan menjadi salah persepsi di masyarakat, oleh karena itu Sudah Selayaknya SDM humas ditingkatkan kemampuannya.” Ucapnya di acara yang digelar selama satu hari tersebut.

Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk di dalamnya media sosial, sehingga dapat mengetahui kepuasan publik. Lebih penting lagi humas harus menjalin Sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol Informasi yang disampaikan kepada publik.

*Hal itu yang membuat Kominfo mengundang para peserta yang diantaranya perangkat humas, baik itu perangkat di Kecamatan maupun Perangkat di Desa serta admin web.*

Menurut Abdul Haris Pertemuan bakohumas ini juga di nilai strategis tidak semata pertemuan kebijakan prioritas pemerintah, tapi wadah untuk berkonsolidasi bersatu menyatukan tekad bergerak mewarnai dunia komunikasi.

Sedangkan Kadis Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Labura Drs. Sugeng mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya Meningkatkan kerjasama antar aparatur Pemerintah dalam melaksanakan government public relation (GPR).

“Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya melakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi dan meningkatkan kerjasama antar aparatur Pemerintah dalam melaksanakan government public relation (GPR) untuk mendukung implementasi intruksi presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan Informasi Publik.” ujarnya. (Winto Kurniawan, ST/KL)