Home » Berita dan Kegiatan » 7176 Keluarga Miskin di Labuhanbatu Utara Terima PKH

7176 Keluarga Miskin di Labuhanbatu Utara Terima PKH

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program nasional Kementerian Sosial yang berjalan sejak 2007 merupakan instrumen kebijakan yang menjanjikan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan bantuan jangka pendek kepada masyarakat miskin. Adapun jangka panjang dengan cara memberikan insentif untuk investasi dalam sumberdaya manusia agar mendorong perubahan sosial.

“Saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Labura sebanyak 7176 keluarga. Semoga ke depannya dapat bertambah agar kemiskinan dan ketimpangan di Labura segera teratasi,” ujar Ahmad Sampurna, S.Sos.I MA, Plt Kepala Dinas Sosial Kab. Labura, Sabtu (28/1) saat dihubungi melalui telepon seluler.

Sementara itu, Koordinator PKH Labuhanbatu Utara M. Syahripin S.Pd.I menjelaskan bahwa 7176 keluarga penerima PKH dengan total uang Rp 15.404.603.885 dan disalurkan 4 kali dalam setahun dengan sumber data penerima PKH sesuai dengan UU No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 8 ayat 4.

“Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Jadi data peserta PKH berasal dari data statistik pada tahun 2011,” jelas M. Syahripin.

Ditambahkannya, komponen peserta PKH untuk SD Rp 450.000, SMP RP 750.000, SMA Rp 1.000.000, Bumil/Balita/Apras Rp 1.200.000, Disabilitas Rp 3.100.000, Bantuan Lansia Rp 1.900.000, dan Bantuan Tetap Rp 500.000 yang berhak mendapatkan bantuan selama setahun sebanyak 4 kali dan maksimal dalam 1 hanya 3 komponen. Namun sebelum mendapatkan bantuan tersebut peserta PKH harus memenuhi kewajibannya, seperti memeriksakan kehamilannya di Yankes sebanyak 4 kali dalam setahun, proses melahirkan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 tahun, saat usia 0-11 bulan imunisasi anak lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan, saat usia 6-11 bulan mendapatkan suplemen vitamin A, saat usia 1-5 tahun imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan sekali tiap 3 bulan, saat usia 5-6 tahun pemeriksaan berat badan setiap bulan, dan kehadiran anak di pelayanan pendidikan juga menjadi kewajiban yaitu 85 % kehadirannya dalam 1 bulan sekolah.

Syahripin juga menjelaskan bahwa apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen maka berlaku sanksi dengan ketentuan pengurangan bantuan 10 % setiap bulannya sebelum penyaluran periode berikut.

“Penerima tidak akan menerima bantuan jika seluruh anggota keluarga tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut dan peserta PKH dapat dikeluarkan dalam kepesertaan,” jelasnya.

Menurut M. Syahripin, program unggulan Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan, maka melalui surat Kemensos RI No 114/LJS.JS/01/2016 yang ditujukan kepada Bupati Labura bahwa pemerintah daerah wajib menganggarkan dana sharing 5 % dari Rp 15.404.603.885,00 yang merupakan total bantuan yang turun ke daerah untuk sosialisasi, menyediakan kantor kabupaten dan kecamatan, operasinal koordiantor kabupaten, pendamping dan operator, cetak formulir verifiksi Faskes dan Fasdik SPM Pemutakhiran, rapat kabupaten dan internal, serta penunjang kinerja seperti ATK, alat transportasi, alat komunikasi, dokumentasi, alat komputerisasi, seragam, dan ID Card.

“Tahun 2016 Alhamdulillah Pemkab Labura telah mengeluarkan dana sharingnya sekitar 2 %, diperuntukkan operasional team koordinasi kabupaten dan kecamatan, transpor pendamping dan operator PKH serta memberikan 10 unit laptop untuk sekretariat kecamatan. Semoga di bawah kepemimpinan Dinsos yang baru lebih diperhatikan lagi,” harap Syahripin.

Liputan :
Hariansyah Labura Siagian Bereni-Siahaan

Keterangan Gambar :
Pendamping PKH Kec.Kualuh Hilir, Tiya Irayani Sagala bersama kelompok PKH saat menanam kacang hijau, belum lama ini.

Sumber Gambar :
PKH Labura