Home » Berita dan Kegiatan » Kementrian Perhubungan RI Tinjau Permohonan Pembangunan Underpass di Labura

Kementrian Perhubungan RI Tinjau Permohonan Pembangunan Underpass di Labura

Pelayangan surat permohonan izin Pembangunan Underpass yang di ajukan oleh Pemkab Labura pada tanggal 19 September 2017 lalu telah menemui titik terang. Ditjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan RI yang di wakili oleh Firman Tri Ilahi lakukan peninjauan lapangan yang di laksanakan pada hari ini, Kamis (8/2).

“Ini sebagai bukti bahwa Pemerintah ingin merealisasikan aspirasi masyarakat. Kita telah berupaya agar jalan ini segera difungsikan,” kata Drs Dwi Prantara MM, Wakil Bupati Labura saat menyambut kunjungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI.

Sebelumnya, jalan yang melintasi rel kereta api yang menghubungkan Jln. Tanjung Sari menuju Jln. Sidorukun Lingk.3 Pulo Trutung tersebut belum mendapat izin dari PT KAI.

Kadishub Labuhanbatu Utara Hery Wahyudi Marpaung SSTP, M.Ap menerangkan permohonan pembangunan  tersebut telah diajukan pada tanggal 19 September 2017. Kemudian Dinas Perhubungan di undang pada rapat rencana pembangunan  tanggal 14 November 2017 di Balai Teknik Perkeretaapian Medan.

“Selanjutnya di surat dilanjutkan ke Kementerian Perhubungan RI tanggal 30 November 2017. Setelah itu di undang rapat di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018, yang salah satu hasil rapat itu bahwa mereka akan melakukan peninjauan lapangan yang di laksanakan pada hari ini”, Ungkap Hery saat ditemui di ruang kerjanya.

Firman Tri Ilahi yang mewakili Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI mengatakan bahwa untuk mendapatkan izin pembangunan Underpass harus melewati berbagai tahapan, dimulai dari dokumen berupa surat yang diajukan Ditjen Perkeretaapian, kemudian materi dokumen tersebut dibicarakan pada rapat, setelah itu pihak Ditjen Perkeretaapian akan meninjau secara langsung.

“Setelah survey ke lapangan, nanti akan dievaluasi. Baru setelah itu akan keluar izin”, Ungkap Tri.

Dijelaskan Tri, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 telah mengatur secara rinci mengenai persyaratan persinggungan dan/atau perpotongan, persyaratan konstruksi, aspek keamanan maupun aspek perizinan beserta kewajiban yang  harus dipenuhi oleh pemegang izin, dan sehingga setiap perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik prasarana perkeretapian dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Oleh karenanya setiap pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemanfaatan prasarana perkeretaapian untuk jaringan utilitas lain harus diketahui dan dalam pengawasan PT KAI agar penempatan jaringan utilitas lain jalur kereta api baik dalam proses pembangunan dan pemasangan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi dan perjalanan kereta api.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Bolivar Silalahi ST, yg juga turut dalam peninjauan lapangan menerangkan bahwa usaha pembangunan  tersebut untuk mengurangi tingkat kemacetan yang kerap terjadi di Kota Aek Kanopan akibat tingginya volume kendaraan.

“Diharapkan jalan penghubung alternatif Aek Kanopan tersebut untuk mendukung kondisi lalu lintas Aek Kanopan, agar lebih lancar serta mampu mengurangi kemacetan kota Aek Kanopan”, Ujar Bolivar.

Selanjutnya, jika telah mendapatkan izin. Pembangunan Underpass yang menghubungkan Jln. Tanjung Sari menuju Jln. Sidorukun Lingk.3 Pulo Trutung direncanakan akan dimulai pada April. Dana dari APBD, tandas Hery Wahyudi.