Home » Berita dan Kegiatan » Musrenbang Forum OPD 2019, Wabup : Renja OPD Harus Sinkron Dengan Usulan Masyarakat

Musrenbang Forum OPD 2019, Wabup : Renja OPD Harus Sinkron Dengan Usulan Masyarakat

Labura – Dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan arah bagi peningkatan pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukam adanya sinkronisasi antara rencana kerja oleh organisasi Pemerintah Daerah (Renja OPD) dengan rencana kegiatan Kecamatan atau usulan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Drs. Dwi Prantara, MM pada saat menyampaikan arahan pada pembukaan musyawara rencana pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019, di aula Gedung Serbaguna Komplek KantorBupati, Selasa (13/3).

“Selain harus mensesuaikan dengan usulan dan kecamatan, OPD harus merencanakan kerja dari hasil pikiran DPRD sesai hasil reses, dan pendapat lainnya yang membangun”, tutur Wabup serius.

Ia mengharapkan, musrenbang Forum OPD Kabupaten Labuhanbatu Utara ini harus mampu mengatasi berbagi permasalahan atau minimal mengurangi permasalahan yang ada sekaligus memnjawab tantangan masa depan  sesuai dengan renstra OPD masing-masing.

“Sekali lagi saya ingatkan, setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus sinergi dengan isu-isu strategis dan RPJMD Labura tahun 2016-2021”, Pungkas Dwi Prantara.

Senada juga diungkapkan Ketua DPRD Labura Drs. Ali Tambunan, bahwa sebelum musrenbang dilaksanakan sudah pasti didahului dengan musrenbang tinkat desa dan kecamatan dan di matangkan dengan pembahasan pada musrenbang forum OPD.

“Kami berharap kepada OPD yang terkait dengan bidang fisik dan lingkungan hidup, bidang ekonomi dan bidang sosial hendaknya dapat memadukan usulan-usulan dari desa dan kecamatan dan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran tahun 2019”, harap Ketua DPRD.

Musrenbang yang dilaksanakan merupakan agenda tahunan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bapeda) sesuai dasar hukum Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

“Tujuan dari Musrembang ini yaitu untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan mengklarifikasi usulan program dari tingkat kecamatan. Selain itu, mempertajam indikator dan target kerja, menyepakati prioritas daerah, serta mendapatkan masukan akhir untuk menyusun RKPD Kabupaten,” Tutur Sekretaris Bapeda Suriadi, SE.

Musrenbang itu di hadiri oleh seluruh jajaran OPD Labura, Kepala Bagian Setdakab, Camat se Labura, dan terlihat juga Wakil ketua DPRD Sulhan,  Ketua Komisi C Zainal Samosir, dan Syahrul Siagian.