Home » Berita dan Kegiatan » Sekda Labura Hadiri Monev Korsupgah KPK di Rantauprapat

Sekda Labura Hadiri Monev Korsupgah KPK di Rantauprapat

Sekda Labura, H. Habibuddin, AP, MAP memenuhi undangan KPK untuk menghadiri acara Monitoring Evaluasi (Monev) Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang diusung oleh KPK. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Data dan Karya Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (7/6) ini juga dihadiri oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kota Tanjung Balai.

Pada sesi pembukaan, Ketua Satgas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Wilayah I Juriawan Supriani mengatakan bahwa dengan Korupgah ini, KPK berharap tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Utara bisa menurun.

“Tahun-tahun sebelumnya Sumatera Utara dikenal dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, kita berharap agar stigma tersebut dapat berkurang atau bahkan hilang dengan dilaksanakannya Korsupgah KPK ini, dan jika ada informasi yang masuk ke KPK setelah dilakukan proses dan apabila datanya akurat, maka KPK akan langsung melakukan penindakan” ungkapnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa informasi yang paling akurat adalah informasi yang berasal dari lingkungan internal pemerintahan itu sendiri. Beliau berharap dalam melakukan kegiatan aksi pencegahan, ada informasi yang akurat sehingga bisa langsung di tindak lanjuti.

Pada tahun 2017 KPK hanya melakukan aksi pencegahan di 24 Provinsi, dan di tahun 2018 KPK akan melakukan Korsupgah di seluruh Indonesia.

“Dalam hal pelaksanaan barang dan jasa kami sarankan agar ULP yang  merupakan unit yang sangat penting untuk dapat menjadi lembaga yang independen, sehingga tidak bsia diintervensi, hal ini akan menutup celah yang selama ini terbuka untuk melakukan korupsi” lanjutnya.

Pada kesempatan ini Sekda Labura, Labuhanbatu, dan Labusel diberikan kesempatan untuk melakukan pemaparan terhadap Rencana Aksi (Renaksi) yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 hingga sekarang.

Dalam menghadiri acara ini, turut mendampingi beberapa Kepala OPD Labura dengan Tupoksi yang terkait dengan Korsupgah KPK ini, yaitu Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, Kepala BKD, Kepala DPMPPTSP dan beberapa staf pendamping.