Home » Berita dan Kegiatan » Wabup Dan Ketua DPRP Terima Penyerahan LHP Dan TLRHP BPK

Wabup Dan Ketua DPRP Terima Penyerahan LHP Dan TLRHP BPK

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) serahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu Semester II 2017 dan Pemantauan TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi dari Hasil Pemeriksaan)
BPK per 7 Desember 2017.

Penyerahan di laksanakan di auditorium BPK perwakilan Provinsi Sumatera Utara jln. Imam Bonjol no.22 Medan, Senin pukul 09.00 (18/12).

BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada 4 Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah daerah yang diperiksa adalah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai kepatuhan terhadap pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos, belanja hebat dan belanja bantuan keuangan.

Selain laporan Hasil pemeriksaan, BPK juga menyampaikan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per 7 Desember 2017 pada 34 pemerintah daerah dan 2 BUMD.

“kami menyampaikan penghargaan atas usaha dari pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara yang telah menindak lanjutin rekomendasi BPK” ucap Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni.

Demi mewujudkan apresiasi BPK tersebut dan untuk lebih mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. “kami memberikan evaluasi dengan memberikan peringkat atas upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian tindak lanjut berdasarkan jumlah Rekomendasi yg telah di selesaikan”, imbuhnya lagi.

Atas hal tersebut BPK perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan Apresiasi kepada:

Kategori penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per 7 Desember 2017
I. Peringkat Pertama : Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan pencapaian 91,21%

II. Peringkat Kedua : Kota Tebing Tinggi dengan pencapaian 90,94%

III. Peringkat Ketiga : Kabupaten Tapanuli Utara dengan pencapaian 90,56%

“ini bukanlah upaya Bupati dan ini juga bukanlah upaya wakil bupati. Semua ini karena kerja keras dari Inspektorat, BPKAD, serta BUMD”, ucap Wakil Bupati Labura Drs. Dwi Prantara MM saat sampaikan pidatonya.

BPK berharap pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan jajaran dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

Hadir dalam penyerahan tersebut wakil Bupati Labuhanbatu Utara Drs. Dwi Prantara Mm, Ketua DPRD Drs. H. Ali Tambunan, Plt Kepala Inspektorat Drs. Armada Pangaloan. Serta sejumlah lembaga terkait. (LW/Wk)