Home » Berita dan Kegiatan » Wow, Kabupaten Labura, Raih Penghargaan Pasar Tertib Ukur

Wow, Kabupaten Labura, Raih Penghargaan Pasar Tertib Ukur

BANDUNG, (KOMINFO)

Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) meraih penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) Tahun 2018 oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bertempat di Hotel El Royale Jalan Merdeka No 2, Bandung, Kamis (6/12/2018).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan  kegiatan Penetapan dan Peresmian Pasar Tertib Ukur dan Temu Pelanggan Tahun 2018.

Demikian disampaikan Kadis Perdagangan Koperasi dan UMKM Pemkab Labura Syahrul Adnan Hasibuan, SE saat mendampingi Bupati Labura, H. Kharuddin Syah, SE menerima penghargaan tersebut langsung dari Hotel El Royale, Bandung.

Hadir dalam kegiatan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, serta para Bupati dan Wali Kota yang akan menerima penghargaan, Kadis Perdagangan Koperasi dan UMKM, didampingi Kabid Perdagangan Imam Syahputra Hasibuan, SH.

Syahrul Adnan menjelaskan, terdapat 39 Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan dan untuk Kabupaten Labura mendapat penghargaan penilaian 3 pasar yakni, pasar Pekan Marbau, Pasar Sidomulyo dan Pasar Bandar Durian. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hanya ada dua Kabupaten yang menerima penghargaan ini yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Syahrul Adnan menambahkan,
Dijelaskan Kadis Perdagkop ini, usai menerima penghargaan Bupati berharap dengan adanya dapat meningkatkan Tera Ulang di seluruh Pasar yang ada di Wilayah Kabupaten Labura serta dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Terutama pada bidang tera alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan PAD,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kewenangan metrologi saat ini berada di daerah sehingga keberlanjutan metrologi tergantung di daerah juga. Sedangkan pemerintah pusat hanya mendorong dan memberikan apresiasi kepada daerah.

Menurut Enggar, penetapan ini juga akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional. Pemerintah berupaya secara terus-menerus melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan. (Kominfo)