• Rabu, 28 April 2021 15:02
• Dilihat 1142 Kali

Bupati Pimpin Rapat PBB-P2

Aek Kanopan, (Kabar Labura)

Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus, SE., MM memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2021. Rabu, (28/4), di Aula Ahmad Dewi Syukur Aek Kanopan

Rapat Evaluasi itu juga turut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul Tanjung, ST., MH, serta Plt. Sekda Labura Suryaman dan Kadis PMD Syofyan Yusma, M. Si

Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan kepada Kepala Desa agar meningkatkan PBB di daearah nya masing-masing sampai mencapai 90% 

"saya tekankan kepada seluruh Kepala Desa agar meningkatkan PBB di daerah nya masing-masing sampai mencapai 90%", ucap Bupati. 

Lebih lanjut Bupati, menyampaikan Bupati menyampaikan bahwa pajak sebagai sumber PAD merupakan salah satu modal keberhasilan guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Salah satu sumber PAD adalah dari sektor pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

” Oleh karena itu, PAD turut berperan menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baik pelayanan publik maupun pembangunan” ujar Bupati. 

Bupati meminta seluruh stakeholder dan camat agar memantau langsung perkembangan dan terus berkoordinasi dengan seluruh kepala desa dan lurah di wilayahnya masing-masing.

Rapat evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tersebut berlangsung sesuai Protokol Kesehatan COVID-19.

Diakhir sambutannya, Bupati juga menyampaikan agar seluruh Kepala Desa melarang warganya untuk mudik dan membuat posko Covid-19 di Desa nya masing-masing, sesuai dengan peraturan Pemerintah Pusat

"saya meminta kepada para Kepala Desa agar melarang warga nya untuk mudik dan membuat posko Covid-19 di Desa nya masing-masing", ucap Bupati. 

Sebelumnya, Wabup Labura H. Samsul Tanjung menyampaikan dalam sambutannya agar rapat evaluasi ini digelar per 2 bulan sekali

"saya meminta kepada panitia agar menggelar rapat evaluasi dilaksanakan per 2 bulan sekali", ucap Samsul. (Rahmad Hidayat/KL)