Bupati dan Wabup Labura Hadiri Rakor Tentang Penanganan Covid-19 Se Sumut
Medan, (Kabar Labura)
Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus, S.E., M.M dan Wakil Bupati H. Samsul Tanjung, S.T., M.H menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) Evaluasi PPKM dan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 se- Sumatera Utara. Senin (27/9) di Grand Cityhall Medan.
Rakor dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kajatisu IBN Wiswantanu, SH., MH, Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara.
Rakor itu juga dihadiri Bupati dan Walikota, jajaran Kapolres, serta Dandim, se Sumatera Utara.
Gubsu Edy mengatakan Penyerapan anggaran Covid-19 di Sumut sampai triwulan III September ini mencapai Rp 1,1 triliun. Namun, secara keseluruhan penyerapan anggaran ini masih dibawah target.
Ada tiga pokok penting penggunaan dana Covid-19 yakni kesehatan, stimulus ekonomi, dan bantuan kepada UMKM yang terdampak Covid-19 dan PPKM. Pada 2020 lalu, anggaran yang terserap sebesar Rp 1,5 triliun. “Nah untuk di 2021, saat ini sudah sampai Rp 1,1 triliun dana yang digunakan untuk Covid-19,” kata Edy
Perlunya kolaborasi antara Pemda dan organisiasi perangkat hukum sesuai job description masing-masing. "Presiden menyatakan, utamakan gunakan APIP. Tetapi tak terlepas demikian, dikawallah dari Polri, dari Kejaksaan sehingga tidak biaslah kemana-mana," ujar Edy.
Solusinya agar serapan meningkat, ujarnya, tidak boleh ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Ia mengatakan Silpa harus dipakai habis sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan.
Sementara itu, Kajati Sumut, IBN Wiswantanu mengatakan rakor tersebut menjadi sarana untuk mensinergikan percepatan penyerapan anggaran. Pihaknya siap mengawal dan mendampingi dalam pencairan anggaran, termasuk dana covid.
Soal ketakutan Pemda di Sumut dalam menyerap anggaran, Kajati IBN Wiswantanu mengatakan perlunya aspek keterukuran dalam penyerapan anggaran. Selain itu juga diperlukan asistensi anggaran dari tahun ke tahun.
"Nah inilah yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Mulai tahun ini kita membuat konsep kolaborasi untuk bisa pencairan anggaran lebih tinggi," sebut IBN Wiswantanu.